Blog
Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang kesehatan Tahun 2025
Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang kesehatan Tahun 2025
Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang kesehatan
Pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang kesehatan adalah proses yang melibatkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan jabatan fungsional di bidang kesehatan:
- Regulasi dan Kebijakan: Pengelolaan jabatan fungsional diatur oleh berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Formasi dan Pengangkatan: Penetapan formasi jabatan fungsional dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan.
- Penilaian Angka Kredit: Penilaian angka kredit dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi tenaga kesehatan dalam jabatan fungsional.
- Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi: Standar kompetensi ditetapkan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Uji kompetensi dilakukan untuk menilai kemampuan tersebut.
- Monitoring dan Evaluasi: Proses monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan jabatan fungsional berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari PUSAT BIMTEK PEMDA , Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang kesehatan Tahun 2025” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Posting Terkait
Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi e-BLUD Badan Layanan Umum Daerah 2025
Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi e-BLUD Badan Layanan Umum Daerah 2025
Keterlibatan pemangku kebijakan di pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam penyelenggaraan BLUD agar optimal dan ideal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemda terkait BLUD, yaitu penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan B...
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2025
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2025
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan/BLUD yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksana...
Bimbingan Teknis Penyusunan Statuta Rumah Sakit (Hospital By Laws)
Bimbingan Teknis Penyusunan Statuta Rumah Sakit (Hospital By Laws)
Penyusunan Statuta Rumah Sakit (Hospital By Laws)
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU RS), Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan keseh...
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa BLUD Sektor Kesehatan 2025
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa BLUD Sektor Kesehatan 2025
Pengadaan Barang Jasa BLUD Sektor Kesehatan 2025
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbitkan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Kerjasama BLUD Dengan Pihak Lain
Bimbingan Teknis Pengelolaan Kerjasama BLUD Dengan Pihak Lain
Pengelolaan Kerjasama BLUD Dengan Pihak Lain
Pengelolaan BLUD dengan pola PPK-BLUD merupakan amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pera...
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Kepada Kepala Daerah 2025
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Kepada Kepala Daerah 2025
Penyusunan Laporan Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Kepada Kepala Daerah
Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan ...
Bimbingan Teknis Penguatan Kebijakan BLUD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018
Bimbingan Teknis Penguatan Kebijakan BLUD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018
Penguatan Kebijakan BLUD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Bimbingan Teknis Penguatan Kebijakan BLUD Untuk Pemeriksaan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Oleh BPK
Bimbingan Teknis Penguatan Kebijakan BLUD Untuk Pemeriksaan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Oleh BPK
Penguatan Kebijakan BLUD Untuk Pemeriksaan- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan ...
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Audit Atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Audit Atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pengelolaan keuangan dan audit atas laporan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah proses yang sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut...
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Tetap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Tetap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/at...
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) 2025
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) 2025
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa BLUD dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah utama dal...
Bimbingan Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Bimbingan Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa...
