Posts by PUSAT BIMTEK
Panduan Praktis Merancang Tender Outcome-Based Procurement di Instansi Publik
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, paradigma baru sedang berkembang: Outcome-Based Procurement (OBP) — atau pengadaan berbasis hasil. Pendekatan ini tidak lagi sekadar menekankan pada spesifikasi teknis, melainkan pada hasil (outcome) dan nilai manfaat yang ingin dicapai oleh instansi.
Artikel ini menyajikan panduan praktis bagi instansi publik yang ingin menerapkan OBP dalam tender me...
Bimtek Pendekatan Outcome-Based Procurement untuk Peningkatan Nilai Manfaat Pengadaan
Dalam dunia pengadaan barang dan jasa — khususnya di lembaga pemeri...
Cara Menilai Value for Money dalam Tender PBJ: Checklist Praktis
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), prinsip Value for Money (VfM) menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dibelanjakan secara efisien, efektif, dan memberikan manfaat maksimal. Tahun 2025, penerapan konsep ini semakin diperkuat dengan hadirnya Perpres No. 46 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kualitas, biaya, dan manfaat jangka panjang.
Namu...
Panduan Lengkap P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025
Program Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Tahun 2025 menjadi momentum penting, karena penerapan P3DN semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).
P3DN tidak hanya me...
Bimtek Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Value for Money dalam PBJ 2025
Pada era transformasi pengadaan publik di Indonesia, penguatan industri dalam negeri dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi dua pilar utama yang saling terkait. Lebih spesifik, melalui kebijakan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) serta regulasi terkait lainnya, konsep Value for Money (VfM) semakin mendominasi paradigma pela...
Peran UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Perpres 46/2025
Di era reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang makin menekankan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, regulasi seperti Perpres 46/2025 menjadi landasan penting. Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), regulasi ini membuka peluang besar untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Artikel ini mengulas secara komprehensif peran UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah...
Bimtek Memperkuat Pengadaan yang Efisien, Transparan & Akuntabel melalui Perpres 46/2025
Dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (selanjutnya: Perpres 46/2025) sebagai perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peran PPK dalam Pengelolaan Risiko Pengadaan di BLU Perguruan Tinggi
Di lingkungan badan layanan umum (BLU) perguruan tinggi, pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi bagian mendasar dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, pelayanan pendidikan, dan fasilitas kampus. Sebagai institusi yang mengelola dana publik atau dana layanan, BLU perguruan tinggi menghadapi tantangan khusus dalam pengadaan: kebutuhan yang cepat, spesifikasi teknis yang beragam, serta risiko hu...
