Posts by PUSAT BIMTEK
Perpres 46/2025 untuk Pemerintah Daerah dan Desa: Panduan Praktis
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 dan bertujuan memperkuat transparansi, efisiensi, serta pemberdayaan produk dalam negeri dalam sistem pengadaan.
Bagi pemerintah daerah dan desa, pemahaman serta implementasi regulas...
Bimtek Implementasi Perpres 46 Tahun 2025: Reformasi Kebijakan PBJ Nasional
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (selanjutnya disebut Perpres 46/2025) adalah peraturan yang ditetapkan pada 30 April 2025 yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tim Pokja Pemilihan: Strategi Efisien untuk Seleksi Penyedia yang Baik
Dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), keberhasilan pemilihan penyedia sangat bergantung pada kinerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Pokja bukan sekadar panitia teknis, tetapi garda depan yang memastikan setiap proses seleksi berlangsung secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.
Namun, kompleksitas regulasi dan meningkatnya ekspektasi publik terhada...
Peran PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Tantangan dan Solusi Praktis
Dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang posisi strategis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas penggunaan anggaran negara. PPK tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif, tetapi juga dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Namun, dalam praktik...
Bimtek Penguatan Kapabilitas PPK, Pokja Pemilihan, dan APIP dalam Mencegah Penyimpangan PBJ
Dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), peran aparat pengadaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim Pokja Pemilihan, serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sangat krusial. Tanpa kapabilitas yang memadai, instansi pemerintah menghadapi risiko penyimpangan, inefisiensi, bahkan potensi korupsi. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang...
Studi Kasus: Implementasi Outcome-Based Procurement di Pemerintah Daerah
Perubahan paradigma pengadaan di sektor publik kini semakin nyata. Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia mulai meninggalkan model pengadaan tradisional yang berfokus pada input dan harga terendah, menuju pendekatan Outcome-Based Procurement (OBP) — atau pengadaan berbasis hasil.
Pendekatan ini tidak lagi menanyakan “apa yang dibeli”, tetapi “hasil apa yang ingin dicapai dari pembelian...
Studi Kasus Penerapan Outcome-Based Procurement di Sektor Infrastruktur
Sektor infrastruktur merupakan salah satu bidang dengan anggaran terbesar dalam belanja pemerintah. Di sisi lain, proyek-proyek infrastruktur sering kali menghadapi masalah klasik seperti pembengkakan biaya, keterlambatan, hingga rendahnya kualitas hasil. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan baru berbasis hasil, yaitu Outcome-Based Procurement (OBP), mulai diadopsi oleh berbagai instansi publik.
...
