Blog
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa BLUD Sektor Kesehatan 2025
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa BLUD Sektor Kesehatan 2025
Pengadaan Barang Jasa BLUD Sektor Kesehatan 2025
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Surat Edaran ini untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan Peraturan kepala daerah dan pemimpin BLUD tentang pengadaan barang/jasa pada BLUD. Surat ini merupakan pedoman penyusunan peraturan sehingga tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai panduan, sehingga perlu disesuaikan dengan BLUD dari masing-masing daerah.
Berikut adalah beberapa aspek yang dibahas dalam Bimtek Pengadaan Barang/Jasa BLUD Sektor Kesehatan:
- Peraturan dan Kebijakan: Pemahaman tentang peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa di BLUD, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
- Proses Pengadaan: Langkah-langkah dalam proses pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- Tata Kelola dan Akuntabilitas: Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa.
- Penggunaan e-Purchasing: Implementasi e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas: Pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari PUSAT BIMTEK PEMDA , Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa BLUD Sektor Kesehatan 2025” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Posting Terkait
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Sesuai Prinsip Fleksibilitas
Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada umumnya. Salah satu perbedaan paling mendasar terletak pada prinsip fleksibilitas pengelolaan keuangan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.
BLUD diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan secara lebih fleksibel agar mampu memberikan layan...
Perpres 46/2025 untuk Pemerintah Daerah dan Desa: Panduan Praktis
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 dan bertujuan memperkuat transparansi, efisiensi, serta pemberdayaan produk dalam negeri dalam sistem pengadaan.
Bagi pemerintah daerah dan desa, pemahaman serta implementasi regulas...
Bimtek Implementasi Perpres 46 Tahun 2025: Reformasi Kebijakan PBJ Nasional
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (selanjutnya disebut Perpres 46/2025) adalah peraturan yang ditetapkan pada 30 April 2025 yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tim Pokja Pemilihan: Strategi Efisien untuk Seleksi Penyedia yang Baik
Dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), keberhasilan pemilihan penyedia sangat bergantung pada kinerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Pokja bukan sekadar panitia teknis, tetapi garda depan yang memastikan setiap proses seleksi berlangsung secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.
Namun, kompleksitas regulasi dan meningkatnya ekspektasi publik terhada...
Bimtek Penguatan Kapabilitas PPK, Pokja Pemilihan, dan APIP dalam Mencegah Penyimpangan PBJ
Dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), peran aparat pengadaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim Pokja Pemilihan, serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sangat krusial. Tanpa kapabilitas yang memadai, instansi pemerintah menghadapi risiko penyimpangan, inefisiensi, bahkan potensi korupsi. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang...
Studi Kasus: Implementasi Outcome-Based Procurement di Pemerintah Daerah
Perubahan paradigma pengadaan di sektor publik kini semakin nyata. Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia mulai meninggalkan model pengadaan tradisional yang berfokus pada input dan harga terendah, menuju pendekatan Outcome-Based Procurement (OBP) — atau pengadaan berbasis hasil.
Pendekatan ini tidak lagi menanyakan “apa yang dibeli”, tetapi “hasil apa yang ingin dicapai dari pembelian...
Cara Menilai Value for Money dalam Tender PBJ: Checklist Praktis
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), prinsip Value for Money (VfM) menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dibelanjakan secara efisien, efektif, dan memberikan manfaat maksimal. Tahun 2025, penerapan konsep ini semakin diperkuat dengan hadirnya Perpres No. 46 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kualitas, biaya, dan manfaat jangka panjang.
Namu...
Panduan Lengkap P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025
Program Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Tahun 2025 menjadi momentum penting, karena penerapan P3DN semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).
P3DN tidak hanya me...
Peran UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Perpres 46/2025
Di era reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang makin menekankan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, regulasi seperti Perpres 46/2025 menjadi landasan penting. Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), regulasi ini membuka peluang besar untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Artikel ini mengulas secara komprehensif peran UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah...
Bimtek Memperkuat Pengadaan yang Efisien, Transparan & Akuntabel melalui Perpres 46/2025
Dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (selanjutnya: Perpres 46/2025) sebagai perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bimtek Optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU dan BLUD Pasca Hadirnya Perpres 46 Tahun 2025
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki karakteristik unik dibandingkan pengadaan pada perangkat daerah lainnya. Tingginya dinamika kebutuhan layanan publik di rumah sakit, puskesmas, perguruan tinggi, pelabuhan, dan sektor layanan ekonomi menuntut fleksibilitas, namun tetap wajib mematuhi regulasi yang berlaku.
Hadirnya Peraturan Pr...
