Efisiensi Belanja Daerah: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Belanja daerah merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah sering kali belum optimal. Masih banyak kasus pemborosan anggaran, tumpang tindih program, hingga rendahnya kualitas output pembangunan. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong implementasi anggaran berbasis ki...

Lanjutkan membaca

Strategi Digitalisasi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Transparansi

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, selama ini pengelolaan pajak di banyak daerah menghadapi tantangan serius, seperti kebocoran penerimaan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah ...

Lanjutkan membaca

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca UU HKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan, optimalisasi PAD menjadi semakin penting, terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD memberikan peluang besar bagi kota/kabupaten untuk memperkuat kemandirian fiskalnya melalui reg...

Lanjutkan membaca

Implementasi UU HKPD di Tingkat Kota/Kabupaten: Strategi Penguatan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami transformasi besar setelah disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) pada tahun 2022. UU ini hadir sebagai respon atas berbagai tantangan ketimpangan fiskal, keterbatasan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), serta perlunya distribusi keuangan yang lebih adil antara pusat dan daerah. Implementasi U...

Lanjutkan membaca