Barang Jasa / PBJ

Panduan Lengkap P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025

Program Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Tahun 2025 menjadi momentum penting, karena penerapan P3DN semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). P3DN tidak hanya me...
Lanjutkan membaca
Barang Jasa / PBJ

Peran UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Perpres 46/2025

Di era reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang makin menekankan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, regulasi seperti Perpres 46/2025 menjadi landasan penting. Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), regulasi ini membuka peluang besar untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Artikel ini mengulas secara komprehensif peran UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah...
Lanjutkan membaca
Barang Jasa / PBJ

Strategi P3DN dalam E-Purchasing untuk Memenuhi Target TKDN di Pemda

Dalam kerangka transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang makin digital, kolaborasi antara pemda, instansi pengadaan, dan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Salah satu instrumen kunci adalah penerapan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang digabungkan dengan sistem E‑Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) untuk mendukung pencapaian target Tingkat Komponen Dalam...
Lanjutkan membaca
Barang Jasa / PBJ

Cara Efektif Onboarding Penyedia UMK-K ke Katalog Elektronik Tahun 2025

Dalam upaya memperluas partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, proses onboarding UMK-K ke dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi sangat penting. Artikel ini membahas dengan cara profesional dan mudah dipahami bagaimana onboarding penyedia UMK-K ke Katalog Elektronik di tahun 2025 dapat dilakukan sec...
Lanjutkan membaca