Digitalisasi Keuangan Daerah: Peran Aplikasi SIPD dalam Transparansi Anggaran

Pemerintah pusat menyadari bahwa sistem manual dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki banyak kelemahan, seperti rawan manipulasi data, keterlambatan pelaporan, hingga kesulitan akses informasi. Oleh karena itu, sejak diterbitkannya Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD, pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi ini sebagai sarana resmi pengelolaan keuangan. Selain itu,

Lanjutkan membaca

Regulasi dan Kebijakan Terbaru Keuangan Daerah: Pedoman ASN dan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan global, regulasi serta kebijakan keuangan daerah terus mengalami pembaruan. Hal ini bertujuan agar tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. Artikel ini akan mengulas secar...

Lanjutkan membaca