Barang Jasa / PBJ

Bimtek Penguatan Kapabilitas PPK, Pokja Pemilihan, dan APIP dalam Mencegah Penyimpangan PBJ

Dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), peran aparat pengadaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim Pokja Pemilihan, serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sangat krusial. Tanpa kapabilitas yang memadai, instansi pemerintah menghadapi risiko penyimpangan, inefisiensi, bahkan potensi korupsi. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang...
Lanjutkan membaca
Barang Jasa / PBJ

Bimtek Memperkuat Pengadaan yang Efisien, Transparan & Akuntabel melalui Perpres 46/2025

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (selanjutnya: Perpres 46/2025) sebagai perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lanjutkan membaca
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam RPJMD dan RKPD

Perencanaan pembangunan daerah semakin diarahkan pada keberlanjutan — tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik. Pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) mengenai integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Ren...
Lanjutkan membaca
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Penyusunan KUA-PPAS dan APBD Berbasis Kinerja

Dalam menghadapi tuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) serta APBD berbasis kinerja menjadi aspek krusial bagi pemerintah daerah. Pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) terkait hal ini menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kapabilitas aparatur dalam merancan...
Lanjutkan membaca
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Implementasi e-Planning dan e-Monev Terintegrasi di Lingkungan Pemda

Dalam era digital dan reformasi birokrasi, pemerintah daerah (Pemda) dituntut untuk melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu solusi mutakhir adalah integrasi e-Planning (electronic planning) dan e-Monev (electronic monitoring & evaluation). Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang terarah sangat krusial agar aparatur daer...
Lanjutkan membaca
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InAstansi Pemerintah (LAKIP)

Dalam era pemerintahan yang kian menuntut transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu elemen strategis yang tidak boleh diabaikan. Agar setiap instansi pemerintah dapat menyusun laporan yang memenuhi standar, diperlukan pelatihan atau Bimtek Penyusunan LAKIP yang komprehensif. Artikel ini disusun sebagai pila...
Lanjutkan membaca
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan organisasi, pengukuran kinerja menjadi fondasi penting agar visi-misi, program, maupun kegiatan dapat dinilai efektivitasnya secara obyektif. Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hadir sebagai solusi agar setiap institusi memiliki tolok ukur kinerja yang jelas, relevan, ...
Lanjutkan membaca
Bimtek Kepegawaian

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

1. Latar Belakang Dalam era transformasi digital, pengelolaan data kepegawaian yang akurat, cepat, dan terintegrasi menjadi kebutuhan utama baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) hadir sebagai instrumen penting dalam mendukung tata kelola SDM yang efektif, efisien, dan transparan.
Lanjutkan membaca