Bimtek Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam RPJMD dan RKPD

Perencanaan pembangunan daerah semakin diarahkan pada keberlanjutan — tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik. Pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) mengenai integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Ren...

Lanjutkan membaca

Studi Kasus: Implementasi SIPD Keuangan di Kabupaten X – Tantangan dan Solusi

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu wujud nyata transformasi ini adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan. Kabupaten X menjadi salah satu daerah yang telah mengimplementasikan SIPD Keuangan secara penuh sejak tahun anggaran 2023. Studi kasus ini aka...

Lanjutkan membaca

Panduan Lengkap Modul Perencanaan & Penganggaran di SIPD Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah di era digital menuntut adanya sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi solusi terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui platform

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi (SIPD Keuangan)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Di era digital saat ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) muncul sebagai instrumen penting untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah secara elektronik.

Lanjutkan membaca

Langkah Praktis Menyusun ASB di Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek paling krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk menjamin efisiensi dan transparansi, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memiliki dasar analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen utama untuk mencapai hal tersebut adalah Analisis Standar Belanja (ASB). ASB b...

Lanjutkan membaca