22 Okt
Bimtek Pemerintahan Daerah

Peran Data Terpilah dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Responsif Gender

Pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Salah satu kunci penting untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan responsif gender adalah tersedianya data terpilah — data yang memisahkan informas...

Lanjutkan membaca

22 Okt
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Strategi Perencanaan Pembangunan Inklusif dan Responsif Gender

Dalam era pembangunan yang semakin menuntut keadilan sosial dan keberlanjutan, konsep pembangunan inklusif dan pembangunan yang responsif gender menjadi sangat krusial. Pelatihan atau “bimbingan teknis” (bimtek) dengan tema Strategi Perencanaan Pembangunan Inklusif dan Responsif Gender muncul sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur perencana, pengambil kebijakan, m...

Lanjutkan membaca

21 Okt
Bimtek Pemerintahan Daerah

Bimtek Penguatan Musrenbang Partisipatif Berbasis Data dan Inovasi Daerah

Dalam era pemerintahan yang semakin menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, prosedur perencanaan pembangunan daerah harus beradaptasi untuk menjadi lebih inklusif dan berbasis bukti. Salah satu mekanisme utama di Indonesia adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) — forum yang melibatkan pemerintahan daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam m...

Lanjutkan membaca

21 Okt
Bimtek Pemerintahan Daerah

Metodologi Monitoring dan Evaluasi (M&E) SDGs di Tingkat Kabupaten/Kota

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengintegrasikan SDGs dalam berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pada level daerah melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Agar ...

Lanjutkan membaca