Bimtek Barang Milik Daerah

Bimtek BMD Sesuai Permendagri 47 tahun 2021

Pelatihan dan Bimtek SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Diklat dan Bimtek SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bimtek SPM dan Indikator SPM Rumah Sakit

Bimtek SPM RS dan Indikator RS

18 Sep
Bimtek Keuangan

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca UU HKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan, optimalisasi PAD menjadi semakin penting, terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD memberikan peluang besar bagi kota/kabupaten untuk memperkuat kemandirian fiskalnya melalui reg...

Lanjutkan membaca

18 Sep
Bimtek Keuangan

Implementasi UU HKPD di Tingkat Kota/Kabupaten: Strategi Penguatan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami transformasi besar setelah disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) pada tahun 2022. UU ini hadir sebagai respon atas berbagai tantangan ketimpangan fiskal, keterbatasan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), serta perlunya distribusi keuangan yang lebih adil antara pusat dan daerah. Implementasi U...

Lanjutkan membaca

18 Sep
Bimtek Keuangan

Peran Audit Internal dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Namun, kewenangan tersebut juga menuntut adanya mekanisme pengawasan yang kuat agar pengelolaan anggaran tetap transparan, akuntabel, d...

Lanjutkan membaca

18 Sep
Bimtek Keuangan

Strategi Bimtek ASN untuk Peningkatan Kompetensi Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah, peran aparatur sipil negara (ASN) semakin strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu mengelola anggaran daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Untuk itu, diperlukan strategi pembinaan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, salah satunya melalui Bimbinga...

Lanjutkan membaca

18 Sep
Bimtek Keuangan

Digitalisasi Keuangan Daerah: Solusi Transparansi dan Efisiensi

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seiring berkembangnya teknologi informasi, digitalisasi keuangan daerah muncul sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai...

Lanjutkan membaca

18 Sep
Bimtek Keuangan

Best Practice Keuangan Daerah: Studi Kasus Daerah dengan Tata Kelola Keuangan Terbaik

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap tata kelola keuangan semakin meningkat, terutama setelah diberlakukannya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan...

Lanjutkan membaca

17 Sep
Bimtek Keuangan

Implementasi Akuntabilitas Kinerja dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan penggunaan anggaran yang efektif. Namun, tanpa sistem akuntabilitas yang kuat, kebijakan tersebut berpotensi tidak mencapai hasil yang optimal. Akuntabilitas kinerja hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberi damp...

Lanjutkan membaca

17 Sep
Bimtek Keuangan

Peran Inspektorat dalam Mengawal Integritas Keuangan Daerah

Integritas keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Tanpa pengawasan yang ketat, anggaran daerah rawan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Di sinilah peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) menjadi sangat penting. Ins...

Lanjutkan membaca

17 Sep
Bimtek Keuangan

Strategi Transparansi Anggaran Daerah melalui E-Budgeting

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Di era digital, transparansi anggaran semakin mudah diwujudkan melalui sistem e-budgeting yang memungkinkan masyarakat, pengawas, dan pemangku kepentingan mengakses data anggaran secara terbuka. E-budgeting tidak sekadar alat teknologi, melainkan inst...

Lanjutkan membaca

17 Sep
Bimtek Keuangan

Good Governance dalam Tata Kelola Keuangan Daerah: Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks keuangan daerah, konsep ini tidak hanya menjadi jargon, melainkan kewajiban moral dan hukum yang mengikat seluruh aparatur pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, dan int...

Lanjutkan membaca