Bimtek Barang Milik Daerah

Bimtek BMD Sesuai Permendagri 47 tahun 2021

Pelatihan dan Bimtek SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Diklat dan Bimtek SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bimtek SPM dan Indikator SPM Rumah Sakit

Bimtek SPM RS dan Indikator RS

22 Sep
Bimtek Bendahara, Bimtek Keuangan

Teknologi QR Code dan AI dalam Pengelolaan Aset SKPD: Studi Kasus Daerah Berhasil

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) sering menjadi tantangan besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Permasalahan klasik seperti pencatatan manual, kehilangan aset, dan sulitnya audit sering muncul. Namun, sejak hadirnya teknologi QR Code dan Artificial Intelligence (AI), sejumlah daerah mulai menunjukkan keberhasilan dalam melakukan transformasi pengelolaan aset. Transformasi ini sela...

Lanjutkan membaca

22 Sep
Bimtek Bendahara, Bimtek Keuangan

Integrasi SIPD dan Aplikasi Aset: Solusi Efisiensi Tata Kelola Barang Milik Daerah

Tata kelola barang milik daerah merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Sayangnya, selama bertahun-tahun proses pengelolaan aset daerah sering terhambat oleh sistem pencatatan manual, data yang terfragmentasi, serta minimnya integrasi antar-SKPD. Tahun 2025 menghadirkan momentum baru melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintahan...

Lanjutkan membaca

22 Sep
Bimtek Bendahara, Bimtek Keuangan

Sertifikasi Bendahara Barang SKPD 2025: Standar Kompetensi Baru yang Wajib Dipahami

Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi tata kelola barang milik daerah. Pemerintah pusat melalui regulasi terbaru menekankan pentingnya sertifikasi bagi Bendahara Barang SKPD sebagai syarat profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen wajib yang menentukan kualitas sumber daya manusia di setiap SKPD. Artikel ini membahas ...

Lanjutkan membaca

22 Sep
Bimtek Bendahara, Bimtek Keuangan

Revolusi Bendahara Barang SKPD 2025: Regulasi & Inovasi Terbaru

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam reformasi pengelolaan barang milik daerah. Peran Bendahara Barang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengalami transformasi besar melalui regulasi baru yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Revolusi ini bukan hanya sekadar perubahan teknis administrasi, melainkan juga paradigma baru dalam tata kelola aset daerah yang lebih modern da...

Lanjutkan membaca

22 Sep
Bimtek Keuangan

Tantangan dan Solusi Penguatan SDM Daerah dalam Era SIPD Terintegrasi

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah telah memasuki fase baru dengan hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terintegrasi. Sistem ini menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah. ...

Lanjutkan membaca

22 Sep
Bimtek Keuangan

Strategi Implementasi SIPD Terintegrasi dalam Penyusunan APBD 2025

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu proses paling krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah. APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan regulasi dan teknologi informasi, pemerintah pusat melalui Kemen...

Lanjutkan membaca

22 Sep
Bimtek Keuangan

Panduan Lengkap Penggunaan Modul AKLAP 2025 untuk ASN Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia kini menghadapi transformasi besar melalui SIPD Terintegrasi dan Modul AKLAP 2025. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, pemahaman mendalam tentang penggunaan modul ini menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas laporan keuangan. Jika sebelumnya penyusunan laporan masih banyak bergantung pada manual input dan rentan...

Lanjutkan membaca

22 Sep
Bimtek Keuangan

SIPD Terintegrasi & Modul AKLAP 2025: Solusi Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Efektif, dan Akuntabel

Tata kelola keuangan daerah di Indonesia semakin menuntut adanya transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah terus melakukan modernisasi sistem informasi. Salah satu inovasi terbaru adalah SIPD Terintegrasi dan Modul AKLAP 2025, yang menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan ...

Lanjutkan membaca

18 Sep
Bimtek Keuangan

Efisiensi Belanja Daerah: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Belanja daerah merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah sering kali belum optimal. Masih banyak kasus pemborosan anggaran, tumpang tindih program, hingga rendahnya kualitas output pembangunan. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong implementasi anggaran berbasis ki...

Lanjutkan membaca

18 Sep
Bimtek Keuangan

Strategi Digitalisasi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Transparansi

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, selama ini pengelolaan pajak di banyak daerah menghadapi tantangan serius, seperti kebocoran penerimaan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah ...

Lanjutkan membaca