30 Okt
Barang Jasa / PBJ

Bimtek Memperkuat Pengadaan yang Efisien, Transparan & Akuntabel melalui Perpres 46/2025

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (selanjutnya: Perpres 46/2025) sebagai perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lanjutkan membaca

28 Okt
Barang Jasa / PBJ

Strategi P3DN dalam E-Purchasing untuk Memenuhi Target TKDN di Pemda

Dalam kerangka transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang makin digital, kolaborasi antara pemda, instansi pengadaan, dan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Salah satu instrumen kunci adalah penerapan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang digabungkan dengan sistem E‑Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) untuk mendukung pencapaian target Tingkat Komponen Dalam...

Lanjutkan membaca

28 Okt
Barang Jasa / PBJ

Cara Efektif Onboarding Penyedia UMK-K ke Katalog Elektronik Tahun 2025

Dalam upaya memperluas partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, proses onboarding UMK-K ke dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi sangat penting. Artikel ini membahas dengan cara profesional dan mudah dipahami bagaimana onboarding penyedia UMK-K ke Katalog Elektronik di tahun 2025 dapat dilakukan sec...

Lanjutkan membaca

28 Okt
Barang Jasa / PBJ

Bimtek Strategis Katalog Elektronik Versi 6 & E-Purchasing PBJ Tahun 2025

Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memasuki fase baru di tahun 2025. Pemerintah melalui LKPP terus melakukan penyempurnaan sistem yang lebih adaptif, aman, dan efektif. Salah satu kebijakan paling strategis saat ini adalah penerapan Katalog Elektronik Versi 6 sebagai fondasi percepatan E-Purchasing di seluruh K/L/PD. Perubahan ini memberikan peluang besar untuk efisiensi ...

Lanjutkan membaca

24 Okt
Barang Jasa / PBJ

Strategi Implementasi e-Purchasing dalam Swakelola Tipe II berdasarkan Perpres 46/2025

Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah terus bertransformasi menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan transparan. Salah satu tonggak penting dalam transformasi ini adalah penerapan e-Purchasing—metode pengadaan secara elektronik yang memungkinkan instansi pemerintah melakukan pembelian melalui Katalog Elektronik (e-Catalogue). Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (P...

Lanjutkan membaca

24 Okt
Barang Jasa / PBJ

Studi Kasus Implementasi PPK dalam Swakelola PBJ

Salah satu bentuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 adalah Swakelola. Metode ini menempatkan instansi pemerintah sebagai pelaksana kegiatan, bukan penyedia pihak ketiga. Dalam praktiknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran krusial dalam memastikan kegiatan Swakelola berjalan efektif, transparan, dan sesuai pri...

Lanjutkan membaca

24 Okt
Barang Jasa / PBJ

Checklist Lengkap Tugas PPK Pasca Perpres 46/2025

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan tata kelola PBJ dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan digitalisasi pengadaan. Bagi para aparatur yang berperan...

Lanjutkan membaca