03 Nov
Barang Jasa / PBJ

Studi Kasus: Implementasi Outcome-Based Procurement di Pemerintah Daerah

Perubahan paradigma pengadaan di sektor publik kini semakin nyata. Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia mulai meninggalkan model pengadaan tradisional yang berfokus pada input dan harga terendah, menuju pendekatan Outcome-Based Procurement (OBP) — atau pengadaan berbasis hasil. Pendekatan ini tidak lagi menanyakan “apa yang dibeli”, tetapi “hasil apa yang ingin dicapai dari pembelian...

Lanjutkan membaca

03 Nov
Barang Jasa / PBJ

Studi Kasus Penerapan Outcome-Based Procurement di Sektor Infrastruktur

Sektor infrastruktur merupakan salah satu bidang dengan anggaran terbesar dalam belanja pemerintah. Di sisi lain, proyek-proyek infrastruktur sering kali menghadapi masalah klasik seperti pembengkakan biaya, keterlambatan, hingga rendahnya kualitas hasil. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan baru berbasis hasil, yaitu Outcome-Based Procurement (OBP), mulai diadopsi oleh berbagai instansi publik. ...

Lanjutkan membaca

03 Nov
Barang Jasa / PBJ

Panduan Praktis Merancang Tender Outcome-Based Procurement di Instansi Publik

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, paradigma baru sedang berkembang: Outcome-Based Procurement (OBP) — atau pengadaan berbasis hasil. Pendekatan ini tidak lagi sekadar menekankan pada spesifikasi teknis, melainkan pada hasil (outcome) dan nilai manfaat yang ingin dicapai oleh instansi. Artikel ini menyajikan panduan praktis bagi instansi publik yang ingin menerapkan OBP dalam tender me...

Lanjutkan membaca

30 Okt
Barang Jasa / PBJ

Cara Menilai Value for Money dalam Tender PBJ: Checklist Praktis

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), prinsip Value for Money (VfM) menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dibelanjakan secara efisien, efektif, dan memberikan manfaat maksimal. Tahun 2025, penerapan konsep ini semakin diperkuat dengan hadirnya Perpres No. 46 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kualitas, biaya, dan manfaat jangka panjang. Namu...

Lanjutkan membaca

30 Okt
Barang Jasa / PBJ

Panduan Lengkap P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025

Program Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Tahun 2025 menjadi momentum penting, karena penerapan P3DN semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). P3DN tidak hanya me...

Lanjutkan membaca

30 Okt
Barang Jasa / PBJ

Bimtek Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Value for Money dalam PBJ 2025

Pada era transformasi pengadaan publik di Indonesia, penguatan industri dalam negeri dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi dua pilar utama yang saling terkait. Lebih spesifik, melalui kebijakan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) serta regulasi terkait lainnya, konsep Value for Money (VfM) semakin mendominasi paradigma pela...

Lanjutkan membaca

30 Okt
Barang Jasa / PBJ

Peran UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Perpres 46/2025

Di era reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang makin menekankan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, regulasi seperti Perpres 46/2025 menjadi landasan penting. Bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), regulasi ini membuka peluang besar untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Artikel ini mengulas secara komprehensif peran UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah...

Lanjutkan membaca