11 Nov
Barang Jasa / PBJ

Peran Monitoring Otomatis dalam Meningkatkan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek paling krusial dalam tata kelola keuangan negara. Setiap tahun, triliunan rupiah anggaran publik dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan pengadaan fasilitas negara. Namun, kompleksitas dan skala besar dalam proses pengadaan sering kali membuka peluang terjadinya inefisiensi, keterlambatan, hingga penyi...

Lanjutkan membaca

11 Nov
Barang Jasa / PBJ

Optimalisasi E-Procurement Melalui Integrasi Data dan Dashboard Analitik

Dalam era transformasi digital, pengadaan barang dan jasa tidak lagi bisa mengandalkan cara konvensional. Efisiensi, transparansi, dan akurasi menjadi kunci utama yang hanya dapat dicapai melalui penerapan e-procurement yang terintegrasi dengan data dan analitik cerdas.Artikel ini membahas secara komprehensif bagaimana integrasi data dan dashboard analitik dapat mengoptimalkan e-procurement ...

Lanjutkan membaca

11 Nov
Barang Jasa / PBJ

Bimtek Menuju Smart Procurement: Integrasi Sistem Informasi dan Monitoring Otomatis

Di era digital ini, pengadaan barang dan jasa telah bertransformasi dari proses administratif yang bersifat rutin menjadi elemen strategis dalam organisasi. Untuk mengoptimalkan proses tersebut, diperlukan pendekatan modern yang disebut sebagai smart procurement. Artikel ini dibangun sebagai pilar (pillar content) yang komprehensif untuk mendukung program bimtek (bimbingan teknis) dengan fokus uta...

Lanjutkan membaca

10 Nov
Barang Jasa / PBJ

Perpres 46/2025 untuk Pemerintah Daerah dan Desa: Panduan Praktis

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 dan bertujuan memperkuat transparansi, efisiensi, serta pemberdayaan produk dalam negeri dalam sistem pengadaan. Bagi pemerintah daerah dan desa, pemahaman serta implementasi regulas...

Lanjutkan membaca

04 Nov
Barang Jasa / PBJ

Tim Pokja Pemilihan: Strategi Efisien untuk Seleksi Penyedia yang Baik

Dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), keberhasilan pemilihan penyedia sangat bergantung pada kinerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Pokja bukan sekadar panitia teknis, tetapi garda depan yang memastikan setiap proses seleksi berlangsung secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Namun, kompleksitas regulasi dan meningkatnya ekspektasi publik terhada...

Lanjutkan membaca

04 Nov
Barang Jasa / PBJ

Peran PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Tantangan dan Solusi Praktis

Dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang posisi strategis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas penggunaan anggaran negara. PPK tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif, tetapi juga dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktik...

Lanjutkan membaca

04 Nov
Barang Jasa / PBJ

Bimtek Penguatan Kapabilitas PPK, Pokja Pemilihan, dan APIP dalam Mencegah Penyimpangan PBJ

Dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), peran aparat pengadaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim Pokja Pemilihan, serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sangat krusial. Tanpa kapabilitas yang memadai, instansi pemerintah menghadapi risiko penyimpangan, inefisiensi, bahkan potensi korupsi. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang...

Lanjutkan membaca